Isi dan Penjelasan Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang Ditimbulkannya |
20.29.00Penjelasan Dekrit Preisden (5 Juli 1959), Pada Pemilu I tahun 1955
rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan
Konstituante. Badan Ini bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebab
ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak
tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara
(1950). Sejak itu pula di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal
dengan sistem Kabinet Parlementer. Pertentangan antarpartai politik
seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di
daerah-daerah mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai dewan,
seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara,
Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan,
Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi
gerakan yang ingin memisahkan diri
Karena
keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21
Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden”
yang isinya antara lain sebagai berikut.
Isi Konsepsi Preisden Sebagai berikut.....
1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menteriflya terdiri atas orang-orang dan empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI).
3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam
masyarakat. Dewan mi bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
Partai-partai
Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat
bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada
konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno
mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia.
Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan
Permesta. Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun
Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante in berlangsung sampai beberapa kali yang
memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung
tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut
tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya
merupakan perdebatan sengit.
Perdebatan-perdebatan
itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Persoalan yang
menjadi penyebabnya adalah adanya dua kelompok yakni kelompok partai-partai
Islam yang menghendaki dasar negara Islam dan kelompok partai-partai hon-Islam
yang menghendaki dasar negara Pancasila. Kelompok pendukung Pancasila mempunyai
suara lebih besar dari pada golongan Islam akan tetapi belum mencapai mayoritas
2/3 suara untuk mengesahkan suatu keputusan tentang Dasar Negara (pasal 137 UUD
S 1950).
Pada
tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante,
Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali
kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang pro dan militer mendesak
kepada Presiden Soekarno untuk segera mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar
1945 melalui dekrit. Akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno
menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi dekrit presiden
tersebut adalah :
Isi Dekrit Presiden (5 Juli 1959)
Isi Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Sebagai berikut.....
1). Pembubaran konstituante
2). Berlakunya kembali UUD1945, dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950, serta
3) Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingakt-singkatnya
Dengan
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka negara kita memiliki kekuatan
hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dan ancaman perpecahan.Sebagai
tindak lanjut dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa lembaga
negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan
Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR - GR).
Dalam pidato Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang
berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang terkenal dengan sebutan
“Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) ini oleh DPAS dan MPRS
dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut
Presiden Soekarno bahwa inti dan Manipol ini adalah Undang- Undang Dasar 1945,
Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian
Indonesia. Kelima inti manipol ini sering disingkat USDEK. Dengan demikian
sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh yang besar
dalam kehidupan bemegara ini baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom yakni ada
unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis. Dalam bidang ekonomi pemerintah
menerapkan ekonomi terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang
impor hanya dikuasai orang- orang yang mempunyai hubungan dekat dengan
pemerintah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, pemerintah melarang budaya-budaya
yang berbau Barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atau Neo
Kolonialis dan imperalisme (Nekolim) sebab dalam hal ini pemerintah lebih
condong ke Blok Timur.
Isi dan Penjelasan Dekrit
Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang Ditimbulkannya | Kesimpulan : Dari Penjelasan Derit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya, ditemukan Seperti Alasan, Tujuan Dan Dampak dikeluarkannya Dekrit Presiden...
"Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden"
Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden Sebagai berikut
1. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.2. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk3. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional4. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat5. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.
6. Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
7. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.
"Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959"
Tujuan dikeluarkan dekrit Presiden Ialah Untuk Menyelesaikan Problem atau masalah yang menimpa negara indonesia semakin tidak menentu dan tak terkendali bertujuan menyelamatkan negara
" Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959"
A. Dampak Positif
Adapun dampak positif Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Ialah....
1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.
B. Dampak Negatif
Dari dampak positif dekrit Presiden , terdapat pula dampak negatif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 Seperti berikut ini....
1.Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
3. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
0 komentar